Sejumlah Pimpinan OPD Pemkab Manokwari Dipanggil BPK RI Perwakilan Papua Barat

Cakrawalatimes.com | MANOKWARI – Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari, menghadiri undangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat, Jumat (19/1/2024).

Pertemuan yang berlangsung hampir empat jam di gedung BPK RI Perwakilan Papua Barat itu, membahas kesiapan pemerintah daerah dalam hal ini OPD, untuk menindaklanjuti temuan dilapangan.

Hal itu dibenarkan oleh salah satu penyidik BPKP Papua Barat, yang enggan disebutkan namanya. Kepada wartawan usai pertemuan, oknum penyidik BPK itu mengatakan secara umum tidak ada pembicaraan soal substansi temuan. Namun lebih kepada kesiapan OPD untuk memperbaiki kinerja.

Setelah menerima sejumlah catatan, BPK RI Perwakilan Papua Barat memastikan OPD terkait secara umum sudah menyatakan kesiapannya untuk memperbaiki catatan tersebut.

“Pertemuan ini hanya sebatas membahas kesiapan Pemda untuk menindaklanjuti temuan kita. Tapi temuan ini kan belum selesai. Tidak ada berbicara soal substansi temuan, karena itu setelah menjadi LHP. Pada umumnya dari Pemda sudah siap, untuk dokumentasinya nanti disesuaikan,” terang oknum penyidik BPK RI Perwakilan Papua Barat itu.

Sebelumnya Asisten I Setda Kabupaten Manokwari Wanto, yang juga turut mendampingi pimpinan OPD, menjelaskan bahwasanya ada beberapa temuan berkaitan dengan penilaian kinerja pengembangan kawasan pedesaan di Distrik Sidey.

Dalam pengembangannya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dibentuk oleh masyarakat setempat dan didorong oleh pemerintah daerah melalui dinas terkati, rupanya tidak berjalan dengan maksimal. Oleh sebab itu, Pemda Manokwari diminta untuk merevitalisasi kembali BUMDES tersebut.

Mengingat di kawasan itu banyak tumbuh pusat-pusat ekonomi yang tentu menjadi saingan dari BUMDES, maka pemerintah daerah akan melakukan penataan kembali BUMDES tersebut. Meski begitu, masyarakat sebagai pengelola harus berperan aktif dalam keberlangsungan BUMDES kedepan.

“Memang ada beberapa temua kecil yang harus ditindaklanjuti, mulai dari dana, SK, dan validasi data. Prinsipnya bagaimana merevitalisasi kawasan pedesaan itu. Karena ini terkait penilaian kinerja,” pungkas Wanto.

“Sekaran tergantung masyarakat sebagai subjek dan objeknya. Kalau memang nanti kita dorong mereka ingin lagi, pastinya kita hidupkan lagi. Karena tidak mungkin program nasional kita mau batalkan, walaupun sekarang BUMDES nya adalah BUMDES bersama. Kalau memang ingin lagi, kita coba dengan komoditi yang berbeda, seperti alat pertanian dan obat-obatan,” sambungnya.

Untuk memaksimalkan pengembangan BUMDES, masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dapat berkoordinasi secara rutin dengan dinas terkait, sehingga temuan dari BPKP dapat diminimalisir, bahkan tidak ada lagi yang menjadi temuan.

Adapun OPD yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut diantaranya Dinas Pertanian, DPMK, Bappeda, Disperindag, Koperasi, PU, dan Inspektorat bagian Hukum.

“Tantangan sejauh ini adalah kurangnya koordinasi dan sosialisasi dengan baik,” imbau Wanto.(C-01)